AMANAT PEKANBARU – Bantuan keuangan khusus, 1 desa 1 miliar hendaknya menjadi penggerak guna mewujudkan kemandirian desa.
Bantuan keuangan yang memang dialokasikan khusus dari APBD Bengkalis ini adalah bentuk komitmen Bupati Kasmarni dalam peningkatan pembangunan desa di wilayah berjuluk Negeri Junjungan.
Dari dua tahun pelaksanaannya, evaluasi terhadap program ini terus dilakukan. Berbagai kelemahan baik dari sisi administrasi maupun teknis di lapangan terus diperbaiki.
Dibawah komando Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berbagai regulasi dan standar tata kelola telah dibentuk. Salah satunya melibatkan peran perguruan tinggi, Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng).
Baru-baru ini, Polbeng telah melakukan brief policy bertujuan mendorong atau memberikan masukan atas kebijakan program 1 miliar 1 desa yang telah dilakukan Pemkab Bengkalis.
Sebagai orang nomor satu di Negeri Junjungan, Bupati Kasmarni mengapresiasi peran Polbeng dalam mendukung kemajuan daerah.
Seperti memberikan rekomendasi kajian akademik terhadap program yang telah digulirkan Pemkab Bengkalis.
“Kami berharap agar hasil kajian akademik yang tertuang dalam brief policy dan standar tata kelola yang telah disusun dapat menjadi pembahasan kita, agar menjadi rekomendasi serta masukan berharga bagi dinas teknis serta pemerintah desa agar dilakukan perbaikan atau penyesuaian kebijakan terhadap pelaksanaan dana 1 desa 1 miliar”, ucap Kasmarni.
Hal tersebut disampaikan bupati perempuan pertama di Riau itu saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang ditaja Pemkab Bengkalis bersama Polbeng di salah satu hotel di Pekanbaru, Kamis, 26 Oktober 2023.
Diyakini Kasmarni, dengan peran serta berbagai elemen masyarakat program ini akan lebih tepat sasaran, efektif serta memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat dan desa, khususnya dalam membangun desa mandiri, desa maju dan desa sejahtera.
Kegiatan yang diikuti seluruh kepala desa se-Kabupaten Bengkalis ini juga dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H Bustami HY dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Andris Wasono serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemkab Bengkalis.